Berdasarkan Kajian LBH Aura Keadilan, Ada Empat Kelemahan KPK

PARAMETER TODAYS, Bekasi – Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aura Keadilan, Ferry L Gaol, SH, MH menyoroti tentang kinerja penegak hukum khususnya kinerja para Jaksa Tipikor yang dianggap tidak berani menggunakan pasal pada Undang-undang untuk menjerat para koruptor.

Hal itu dikatakan Ferry pasca tertangkapnya kembali tiga Kepala Daerah dan jajarannya diawal tahun pembuka 2022 yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Kata Ferry, bila dinilai dari kegiatannya, itu suatu prestasi yang luar biasa.

Namun, dinilai dari tujuan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk memberantas para koruptor. Tapi faktanya, bahwa saat ini korupsi tambah menggila seakan tidak habis habisnya korupsi di Indonesia.

Atas kondisi saat ini, LBH Aura Keadilan membuat penilaian dan hasil kajian beberapa sisi kelemahan lembaga KPK dan mengapa efek jera terhadap korupsi belum dirasakan oleh para pelaku.

Adapun kelemahannya menurut kajian LBH Aura Keadilan adalah,

1. Ketidak beranian dari jaksa Tipikor untuk menggunakan Pasal yang sudah disiapkan oleh UU. Patut diduga ada permainan antara Penyidik, Jaksa dan Hakim Tipikor. Sehingga putusan hakim belum maksimal.

2. Adanya keistimewaan terhadap tahanan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Fasilitas tahanan yang lengkap.

3. Majelis Hakim tidak mencabut Hak Politik para terpidana Koruptor yang pada umumnya para Koruptor adalah para Politisi atau kader partai. Sehingga masih berkeliaran di partai karena masih mepunyai aset hasil korupsi.

4. Tidak adanya sanksi kepada partai yang masih memberdayakan bekas Terpidana Korupsi, sering dijadikan kader potensial didalam Partai.

“Selama empat poin diatas tidak dibenahi oleh Pemerintah, saya tidak percaya Korupsi akan berhasil diberantas,” tegasnya.

Disamping empat poin diatas, kata Ferry, Kementerian Aparatur Negara dan Kemendagri juga harus mengevaluasi aparaturnya.

“Pakta Integritas yang diwajibkan kepada para pejabat hanyalah sebuah konsep yang indah sekali. Tetapi roh Pakta Integritas tersebut belum merubah mental Aparatur Sipil Negara. Faktor pengawasan yang belum maksimal dan para pengawas yang saya duga dan patut diduga juga belum mempunyai Integritas yang memadai. Jadi memberantas korupsi di negeri ini masih serba tanggung,” jelasnya.

Selain itu, KPK juga perlu membenahi Lima Deputi yang ada di KPK. Sebenarnya tidak perlu tugasnya seperti itu.

Demikian juga tiga pendekatan dalam memberantas korupsi tidak perlu seperti itu yang dilakukan secara Holistik Integral sistemik dan sustainable.

Pendekatan-pendekatan dengan pendidikan masyarakat, perbaikan system, menutup ruang-ruang kesempatan untuk korupsi, dan pendekatan penindakan.

Sementara beberapa pendekatan diatas sudah merupakan konsep tugas Pokok lembaga lain sehingga ada kesan upaya membentuk mindset masyarakat agar tidak korupsi dilakukan beberapa lembaga.

“KPK itu Tupoksinya sesuaikan saja dengan judul lembaganya Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapa yang korupsi tangkap. Jadi lembaga yang mempunyai kewibawaan dan yang ditakuti. Kalau tugas – tugas sosialisasi anti korupsi sudah cukup banyak bahkan para Kepala Daerah isi Kampanyenya hampir semua ingin memberantas korupsi ternyata yang melakukan korupsi itu adalah mereka juga,” ujarnya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo bila perlu merubah kelembagaan KPK tetapi memakai konsultan asing dari negara tetangga atau negara yang sudah bebas korupsi kemungkinan Indonesia baru bebas.

“Kalau terlalu banyak kerja KPK dengan teori pendekatan pendekatan sosialisasi bukannya terberantas korupsi malah para pelakunya mencari teori-teori pembenaran untuk berbuat korupsi,” ungkapnya.

Jadi, saran menurut Lembaga Bantuan Hukum Aura Keadilan adalah sebagai berikut :

1. Susunlah program percepatan (Crass Program) Pemberantasan Korupsi.

2. Dipandang perlu merekrut Hakim Tipikor yang muda muda hasil seleksi MA 2021 dan Jaksa Tipikor yang muda-muda juga hasil seleksi Jaksa Agung 2021.

3. Tupoksi KPK cukup Pemberantasan Korupsi.

4. Bentuk beberapa Deputi yang fungsinya semua Penindakan disebarluaskan menangani beberapa lembaga di Indonesia yang dianggap rawan korupsi.

5. Pembagian tugas lembaga Penegak hukum lainnya harus jelas. Korupsi tugas siapa, Kolusi tugas siapa dan Nepotisme tugas siapa.

Dengan demikian, pada 2024 pemberantasan korupsi di Indonesia akan maksimal.

“Ketua Mahkamah Agung para Hakim yang ada sekarang didayagunakan saja ke Pengadilan di Kabupaten. Kabupaten terpencil jangan melihat pangkat karena semua hakim adalah jabatan fungsional. Kita darurat Korupsi perlu fungsi Hakim dimaksimalkan,” tandasnya. (Bes)