Bidang Hukum PT ABB: Sekdis Perindag Kota Bekasi Membuat Pernyataan Tidak Sesuai Klausal PKS

Photo: Jumanter Pardede, SH, Devisi Hukum dan Humas PT Annisa Bintang Blitar.

PARAMETER TODAYS.com, Bekasi – Bidang Hukum dan Humas PT Annisa Bintang Blitar (PT ABB), Jumanter Pardede, SH angkat bicara terkait pernyataan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Sekdis Perindag) Kota Bekasi, Rommy Payan terkait polemik yang terjadi di Pasar Kranji Baru.

Dikutip dari Inijabar.com, yang tayang pada tanggal 26 September 2022, Sekdis Perindag, Rommy Payan mengatakan, “jika pedagang tidak ingin membeli ditempat bangunan baru, maka pedagang memiliki hak di TPS dan hal ini tidak menjadi masalah karena pengembang harus menyediakan TPS sejumlah pedagang yang ada sebelum dilakukan revitalisasi”.

Menurut Bidang Hukum dan Humas PT ABB, bahwa apa yang dikatakan oleh Sekdis Perindag Kota Bekasi selama ini tendensinya dapat merugikan dan mengorbankan hyak-hak PT ANNISA BINTANG BLITAR sebagai badan hukum.

“Dan terakhir pernyataan Sekdis Perindag yang terbit dalam berita online tanggal 26 September 2022 adalah tidak benar, dimana Rommy membangun opini dan narasi pernyataan yang tidak sesuai dengan Klausul Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dan PT ANNISA BINTANG BLITAR. Apalagi beliau seorang alat Administrasi Negara, Pernyataan tersebut menyimpang dari aturan sesuai koridor hukum yang diatur dalam PKS.  Pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat merugikan Pihak PT ABB, mengingat yang bersangkutan adalah pejabat public,” ujar Pengacara ini kepada Parameter Todays.com, Rabu (28/9).

Dari keterangan Jumanter, bahwa Pedagang Pasar Kranji Baru telah habis perizinan pada tahun 2018 sebagaimana Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) yang sudah kadaluarsa.

Sementara, menurut penjelasan Jumanter, bahwa Pedagang yang berhak menempati TPS adalah hanya pedagang yang sudah memesan Kios/Los Baru. Hal itu sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: 2399 tahun 2019/23.12/ABB-BKS/2019 dan harus membayar uang muka lunas 10% dari harga unit dan sudah harus dibayarkan sebelum pindah dari gedung lama ke Tempat Penampungan Sementara.

Kata Jumanter, Wali Kota Bekasi juga telah menerbitkan surat Nomor:511.2/2027/Disdagperin.Pasar tanggal 2 Maret 2022 yang ditujukan kepada PT ANNISA BINTANG BLITAR dan Pedagang Eksisting Pasar Kranji Baru tentang penerimaan uang muka 10% dari pedagang dan pelaksanaan Pendaftaran Ruko/Kios/Los Revitalisasi Pasar Kranji Baru dan pembayaran selanjutnya bertahap sesuai PKS.

“Berarti untuk dapat menempati Tempat Penampungan Sementara (TPS), Prioritas adalah Pedagang lama yang terlebih dahulu diutamakan untuk  pemesanan atas Ruko/Kios/Los baru Pasar Kranji Baru,” terang Jumanter.

Lanjut Advokat ini menjelaskan, dalam Kontrak PKS, PT ABB dapat memberikan sanksi terhadap pedagang yang melalaikan kewajiban pembayaran uang muka 10% dan sanksi berupa penutupan dan penyegelan Kios/Los atas pelanggaran tidak dilaksanakannya kewajiban.

“Selanjutnya PT ABB dapat melakukan pembatalan atas pemesanan Kios/Los pedagang  yang melalaikan kewajiban pembayaran uang muka 10%,” ungkapnya.

Soal adanya laporan Kepolisian yang dilakukan oleh Manajemen PT ABB atas pengrusakan segel, menurut Jumanter, itu adalah bentuk perwujudan atas kepatuhan hukum agar semua pihak menghormati PKS sebagai produk hukum yang mengikat dan ditaati bersama.

Untuk saat ini, kata Jumanter, jumlah pedagang yang membayar kewajiban sudah mayorirtas. Hanya sebahagian kecil pedagang yang melalaikan kewajibannya dan itupun orang-orang yang ingin berinvestasi dengan memesan beberapa dan bahkan puluhan Ruko/Kios/Los. Dan saat ini PT. ABB telah memberikan kelonggaran lebih satu tahun dalam pembayaran DP 10% dan kewajiban, itupun tidak terlaksana.

“Jadi, pernyataan Sekdis Perindag, Rommy Payan jelas tidak memahami isi Klausul Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan PT ABB. Dan pernyataannya justru membuat keresahan kepada pedagang, padahal dia seorang pejabat yang seharusnya  mendukung, melaksanakan serta mengamankan segala bentuk Perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Daerah,” tandasnya. (Baho)