Dinilai “Mandul”, Forkim Minta Kejagung RI Segera Mencopot Kajari Kota Bekasi

PARAMETER TODAYS.com, Bekasi – Dibawah Komando Kepala Kejaksaan (Kajari), Laksmi Indriyah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi dinilai “mandul” dalam menangani kasus dugaan Korupsi Penyelewengan Pokok-pokok pikiran (Pokir) disejumlah Pejabat Anggota Legislatif setempat.

Hal itu disampaikan langsung oleh Koordinator Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim), Mulyadi. Bahkan menurutnya Kejari Kota Bekasi terkesan diam dan hanya menyaksikan kasus korupsi yang merajalela di daerah Kota Bekasi.

“Kejari Kota Bekasi Minim produk hukum. Untuk itu kami merekomendasikan dan meminta kepada Kejaksaan Agung (Kejagung RI) agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dicopot,” tegas Mulyadi, Jum’at (30/9/2022).

Mulyadi menyampaikan, kalau memang pada kinerjanya tidak menghasilkan produk hukum dalam penetapannya, menurut kami Kejari itu mandul (tidak ada produk hukum) khususnya korupsi. Di Kota Bekasi Forkim akan melayangkan surat tertulis kepada Kejaksaan Agung untuk segera mencopot jabatan Kajari karena dinilai tidak memenuhi target penanganan kasus korupsi setiap tahunnya.

“Persoalan tersebut merupakan buntut dari lambatnya penanganan beberapa kasus, salah satunya kasus diduga adanya praktik kejahatan korupsi bagi-bagi kue didalam Dana Pokir. Hal itu diungkap dengan adanya kegaduhan saat pembahasan RAPBD Sabtu (24/9/2022) di DPRD dari salah satu Anggota Dewan. Dalam APBD setiap tahun, lanjutnya, terdapat pos Anggaran Pokir yang merupakan implementasi hasil dari reses Anggota Dewan Kota Bekasi. Untuk periode sekarang ada ratusan miliar lebih Anggaran Pokir yang diimplementasikan melalui program kegiatan pembangunan. Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD menerima dana pokok pikiran (Pokir) sebesar miliran rupiah yang diterima oleh Anggota DPRD,” ungkapnya.

Mulyadi menambahkan, mandulnya supremasi hukum di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi patut dipertanyakan? Karena sepanjang Tahun belum satupun kasus yang dituntaskan oleh Kejari Kota Bekasi

“Ini terlihat jelas, saat dihadapkan dengan Pejabat Pemerintah yang korup, Kejari seolah-olah tidak memiliki taring, Kejari tutup mata dan telinga seolah-olah hal ini tidak pernah terjadi. Salah satu contoh dalam kasus Pengadaan Budidaya Kambing/Domba dan Pangan, Penanaman Pohon di TPS Bantargebang,” cecar sosok Aktivis tersebut.

Oleh karena itu, kata Mulyadi, pihaknya sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan Kejaksaan, dimana terkesan diam dan tak mau bekerja.

“Yang jelas Forkim menganggap Kejaksaan Negeri Kota bekasi takut kepada pejabat koruptor di Kota Bekasi atau mungkin Kejaksaan juga ikut masuk angin,” cetusnya.

Padahal, kata dia, sebagai Lembaga Penegak Hukum yang tahu tentang Undang-Undang, harus tegas mengambil keputusan karena korupsi sangat merugikan Negara juga masyarakat dan harus diberantas.

“Seseorang yang melakukan tidak kejahatan korupsi yang merugikan Negara harus diproses secara hukum yang berlaku, bukan diaminkan pun diamanin,” pungkasnya. (Baho)