PARAMETER TODAYS, SUMUT – Masyarakat Desa Sileu-leu, Pargambiran, Perjuangan, dan Barisan Nauli, Kecamatan Sumbul serta warga Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Selasa (20/4/2021) berunjuk rasa di Kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang.
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam kelompok Tani Marhaen datang ke kantor Bupati menggunakan truk, pickup, dan minibus, menuntut janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Dairi tentang penciutan kawasan hutan.
“Sampai saat ini penciutan kawasan hutan yang dijanjikan Pemkab tidak terealisasi. Ini menunjukkan Pemkab tidak berpihak pada masyarakat,” kata Ketua Kelompok Tani Marhaen, P Sijabat saat menyampaikan orasi.
Ia tambahkan, masyarakat telah ditelantarkan dan tidak dipedulikan Pemkab Dairi. Makanya hari ini kami berdemonstrasi atas kekecewaannya itu,” imbuh Sijabat.
Menurutnya, warga Desa Parbuluan VI yang tergabung dalam kelompok tani Marhaen sebelumnya sudah rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Dairi untuk menindaklanjuti legalitas tanah. Hasil RDP menyatakan DPRD akan membentuk panitia khusus (Pansus) menindaklanjuti permasalahan masyarakat dengan PT Gruti. Serta mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk penciutan kawasan hutan yang dikelola masyarakat.
Namun, pansus yang disepakati di RDP belum juga terbentuk dan pengusulan kawasan hutan tak direalisasikan DPRD. Malah yang terjadi DPRD mengeluarkan perubahan notulen rapat tanpa sepengetahuan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Marhaen Desa Parbuluan VI.
“Setelah kami bertemu dengan Komisi II DPR RI di Jakarta pada 4 April 2021, dan melakukan rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), melalui rapat itu kami tidak menemukan apapun yang dilakukan Pemkab Dairi dan DPRD terkait permasalahan tanah dengan PT Gruti,” terangnya.
Jalannya aksi yang semula damai berubah menjadi ricuh, setelah masyarakat yang meminta untuk bertemu BupatiDairi tidak dipenuhi. Masyarakat pun kesal dengan mencoba memaksa masuk ke lokasi Kantor Bupati, namun dihalangi Polisi dan Satpol PP. Kekesalan masyarakat pun dilampiaskan dengan merusak pagar Kantor Bupati Dairi.
Masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa juga meminta Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu mundur dari jabatannya bila tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Pendemo pun akhirnya diterima Assisten II Pemkab Dairi, Carles Bancin dan setelah diberi penjelasan bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat telah disampaikan Bupati Dairi kepada Gubernur Sumut. Usai mendengar penjelasan itu, mereka membubarkan diri dan berjanji akan datang lagi pada Rabu (21/4/2021) untuk bertemu langsung Bupati Dairi.
Aksi yang dilakukan masyarakat dari dua kecamatan itu, juga diikuti oleh organisasi mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Dengan menggunakan jas merah dan membawa bendera berlogo GMNI para mahasiswa ini ikut menyampaikan orasi mengkritik pemerintahan Bupati Dairi yang dinilai tidak pro rakyat.
“Mahasiswa adalah agen perubahan dan kontrol sosial. Jadi, kami selalu ikut setiap permasalahan yang dialami masyarakat,” ucap Firman Ketua DPC GMNI Dairi. (Patia Limbong)
Foto : ist
