Ketua DPP LPLHI-KLHI Desak Gubri Syamsuar Tindak Perambah Kawasan Hutan

PARAMETER TODAYS.com, Indragiri Hulu– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Laut Hutan dan Industri (LPLHIKLHI), Mugni Anwari Titirloloby mendesak Gubernur Riau, Syamsuar agar segera melakukan penindakan tegas secara hukum kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang diduga telah melakukan perambahan hutan kawasan di Indragiri Hulu, Riau.

“Gubernur Riau sebagai kepala daerah dan pemimpin di wilayah provinsi Riau agar segera melakukan kebijakannya menyiasati permbahan hutan lewat Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Prov Riau”, tegas Anwari.

Dikatakan tindakan semena-mena kavitalis yang melakukan alih fungsi kawasan hutan di Indragiri Hulu, Riau, dinilai sudah pada titik nadir dan tingkat darurat yang berdampak pada kerusakan ekosistim alam.

“Jika tidak ditindak tegas dengan mengedepankan hukum, dikhawatirkan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh sendiri disana bisa menjadi sasaran baru bagi pelaku usaha sawit kedepan”, tandasnya.

Disebutkan regulasi yang mengatur tentang pencegahan, penindakan dan tata kelola kehutanan sudah jelas diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013,UU No 19 Tahun 2004, UU No 41 Tahun 1999, dan sanksi tegas bagi pelaku usaha perkebunan sawit bersifat keterlanjuran juga telah diatur pada UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan PP 24 Tahun 2021, namun sederet regulasi yang berlapis itu dianggap isapan jempol belaka.

“Diperlukan segera penindakan yang tegas bagi pelaku kebun sawit yang berstatus bodong karena tanpa izin, tanpa tolerir” tegansya.

Sikap tegas itu disampaikan Anwari menyusul surat laporan Dinas DPMPTSP Inhu, Endang Muliyadi baru-baru ini yang dilayangkan kepada menteri Investasi/Kepala BKPM RI terkait menjamurnya alih fungsi lahan kawasan hutan di Inhu, Riau tanpa izin dari pemangku kepentingan.

“Jadi tidak ada perusahaan yang kebal hukum, seperti PT RJP, PT ACK, PT Ronata, PT Naga dan PT Toton, harus disikat semua”, pungkats Anwari. (Tamb)