Komisi II DPRD Kota Bekasi Soroti 9 Proyek Mangkrak

PARAMETER TODAYS, Bekasi – Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), H Arif Rahman Hakim angkat bicara menyoroti 9 proyek mangkrak di Kota Bekasi khususnya Pembangunan Gedung Mako Kodim Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.21,9 M yang hanya dikerjakan sekitar 25 persen oleh pihak ketiga yakni PT Satria Lestari Multi.

Dikatakan Arif, seharusnya SPK (Surat Perintah Kerja) itu harusnya mengikuti hitungan tahun, misalkan anggaran yang sudah disahkan tahun 2021.

“Kita akan melihat lagi dan akan mengundang Perkimtan kalau ada Perpres yang mengatur dapat mengerjakan 90 hari kedepan. Tetapi kita lihat satu gambaran seperti Mako Kodim, bisa selesai nga 90 hari sesuai dengan aturan Perpres itu,” ujar Arif kepada wartawan, Rabu (5/1) di ruang Komisi II DPRD Kota Bekasi.

Ucapnya, pihak ketiga yang sudah diberikan kerjaan dalam jangka waktu 2021 kurang lebih selama 6 bulan tidak bisa menyelesaikan, maka Dinas Perkimtan atau Pemkot Bekasi kedepan harus benar-bebar bisa melakukan seleksi rekanan yang berpengalaman dan bertanggungjawab.

“Apalagi di tahun-tahun sebelumnya banyak pembangunan yang mangkrak. Karena ini menyangkut anggaran. Jangan sampai anggaran seterusnya dipake lagi untuk pembangunan proyek yang mangkrak itu. Artinya yang sudah dianggarkan, diprioritaskan dan dischedulekan jangan sampai meleset lagi. Dan itu bisa menjadi kendala dalam proses pembangaunan di Kota Bekasi,” pungkas Arif.

Lanjut Arif, terkait adanya proyek-proyek mangkrak di Kota Bekasi, belum pernah dilaporkan atau dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk penganggaran lanjutan pembangunannya. Karna itu, dalam waktu dekat di Tahun 2022 ini.

“Bahasa mereka itu (Dinas Perkimtan), kami sedang merapikan persoalan-persoalan yang tertinggal. Itu artinya, ini sebuah proses yang mereka tidak siap dalam proses pembangunan tersebut. Nah, kita akan Sidak, kita akan undang mereka dan mendengar alasan mereka yang masuk akal soal kegagalan mereka dalam pembangunan itu. Nanti akan dilakukan evaluasi (2022) bagaimana cara Dinas Perkimtam melakukan seleksi pihak ketiga, karna ini menyangkut laporan pertanggungjawaban Walikota di 2021,” tandasnya. (Baho)