Foto: Emrus Sihombing, Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner

PARAMETER TODAYS.com, Jakarta – Dikatakan Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing, sangat berlebihan jika Jokowi digugat soal ijazah palsu. Sebab, pelapor begitu mudah mengujinya, kumpulkan fakta dan minta data lengkap dari sekolah dimana dulu Jokowi pernah sekolah, dinas pendidikan setempat dan instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut.

Menurut Emrus, berdasakan fakta dan data yang lengkap, melalui proses berfikir induktif maka fakta dan data itu akan “berbicara” sendiri tentang keberadaan ijazah tersebut sebagai temuan.

“Jika dirasa bermanfaat, temuan ini yang disampaikan ke publik dan atau Jokowi. Biarkan publik yang menilai. Jadi, tidak begitu produktif laporkan-melapor, sekalipun itu hak. Hak juga harus digunakan bijak,” ujar Emrus.

Presiden Joko Widodo digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pemilihan Presiden tahun 2019 lalu.

Gugatan itu diajukan oleh seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono pada Senin (3/10/2022) dan terdaftar dalam perkara nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH).

Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan.

Dalam petitum kedua, penggungat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo.

Sementara, dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak Benar dan/atau memberikan dokumen palsu, sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, untuk digunakan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Adapun proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran, belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. (Baho)