Megawati Harus Beri Contoh untuk Kemajuan Demokrasi

PARAMETER TODAYS, BEKASI – Aktivis Marhaen Kota Bekasi, Ricky Tambunan menegaskan bahwa Bung Karno sebagai proklamator tidak pernah mengajarkan konsep tirani dan dinasti dalam karier poltiknya. Kendati sebenarnya, peluang itu sangat memungkinkan.
 
Hal itu dikemukakan Ricky Tambunan dalam siaran pers, Senin (19/4) di Kota Bekasi. Menyikapi maraknya informasi yang beredar terkait, ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah memunculkan sejumlah nama, seperti, ketua BIN, Jenderal (Purn) Budi Gunawan dan Fungsionaris DPP PDIP lainnya.
 
Menurut Ricky. Tambunan, yang pernah menjabat sebagai pengurus di Dewan Pimpinan Cabang PDIP kota Bekasi itu, Soekarno lebih mencurahkan perhatiannya, untuk rakyat, bangsa dan negara.
 
Ketika bicara tentang ketua umum DPP PDIP saat ini, yakni Megawati. Menurut Ricky, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, seharusnya bisa menjadi sebuah contoh kepada kader dan kepada masayarakat Indonesia. Selain yasebagaing bersangkutan negarawan dan mantan presiden RI. Termasuk, sebagai putera/i Bung Karno, sang proklamator.
 
“PDIP, hari ini, banyak diderah masalah, ini fakta, dimana berbeda sedikit, tdk seiring, tidak se-ide langsung diberi sanksi dan bahkan, DPP tidak segan segan memjatuhkan sanksi berupa pemecatan. Dan Saya termasuk salah seorang kader yang dipecat, bersama Dedi Wahyudi. Walaupun kami ikut berjuang tahun 1996, atau disebut dengan peristiwa Kudatuli,”ungkap Rucky.
 
Padahal, lanjut Ricky, Dedi yang dipecat bersama dirinya, dipecat dari keanggotaan partai, tanpa sebab yang jelas. Dan masalah yang dilakukan keduanya pun tidak jelas. Sehingga, berakhir dengan pemecatan dari partai berlogo, banteng moncong putih tersebut.
 
Bahkan, jika mengikuti, peran Dedy, kata Ricky pada tahun 1996 atau dalam kasus yang dikenal dengan Kudatuli. Merupakan figur yang ikut di Tahan di Polda Metro Jaya Waktu, peristiwa 27 Juli tersebut.
 
Dalam kurun waktu 7 Tahun terakhir ini kata Ricky menambahkan. Di masa setelah Hasto Kristianto sebagai menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDIP. Ada sejumlah kader yang mengalami pemecatan. Diantaranya ungkap Ricky, kader PDIP Risnawati Simarmata dari DPD PDIP Sumatera Utara. Risnawati. S kini melayangkan gugatan dan menggugat Megawati sebagai Ketua Umum dan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan.
 
“Saya Sahat P Rikky Tambunan 1993, adalah kader yang sudah pengurus Ranting di Jakarta Barat, jauh sebelum, HASTO Kristianto, Sukur Nababan dan Prananda Prabowo,  ada di partai ini,  saat itu Ketua Cabangnya PDI adalah Drs Suparlan, Sekretaris Drs Maringan Pangaribuan,”ungkap Ricky menjelaskan keterlibatannya di PDI dan juga setelah  PDIP.
 
 Kemudian, lanjut Ricky. Pada Tahun 1998, di PDI Perjuangan sebagai Pengurus Bakorcam di Kecamatan Bekasi Timur,  tahun 2004 sebagai Calon legislatif dari Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan Tahun 2005 sd 2010 sebagai Pengurus DPC Kota Bekasi, Wakil Ketua Bidang Infokom, 2010 sd 2015 sebagai Depercab DPC, dan 2015 sd 2020 Wakil Ketua bidang KehormatAn Cabang Kota Bekasi  Jawa Barat.
 
Mengambil contoh, seperti Soerjadi.
 
Menurut Ricky, sejatinya Almarhum Drs Soerjadi Ketua Umum PDI , adalah pihak yang berjasa dalam mengajak Seorang Megawati ke ranah politik tahun 1986.
 
“Ini fakta, yang tak bisa dihindari. Kala itu menurut  saya,  dengan mengaJak Megawati ke PDI adalah suatu kesalahan bagi Soerjadi. Ini, sebagai sejarah, dan hadirnya Megawati dikancah politik.Tanpa, Megawati bagi saya nama PDI udah terpatri jadi “partai Uwong Cilik” dan PDI, juga sudah menjadi “partai simbol Marhaen”
 
Sehingga, kata Ricky kembali melanjutkan,  pada saat itu, partai ini selalu dalam tekanan yang  besar,  dari rezim Orde Baru, PDI tetap berkibar menjadi partai uwong cilik. Sebagai partai Marhaen. “Saat itu, saya sebagai wartawan, sangat merasakan sambutan rakyat kecil tersebut. Walau saat itu rakyat, tahu bahwa anggota DPR, maupun DPRD tingkat I dan II  tidak mampu memperjuangkan aspirasi mereka,”Pungkas Ricky (***)