Photo: Ilustrasi Gagal Ginjal Akut.

PARAMETER TODAYS.com, Jakarta – Polemik kasus meninggalnya sejumlah anak kecil akibat gagal ginjal akut yang diduga disebabkan zat kimia setelah penggunaan obat sirup tertentu muncul di ruang publik.

Terkaithal tersebut, menurut catatan Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing, belum ada pihak menyatakan pesan komunikasi secara definitif bahwa pihaknya yang paling bertanggungjawab atas kejadian luar biasa tersebut. Mengapa?.

Bisa saja terjadi, ketika kewenangan/peran seolah “berlomba-lomba” untuk memperolehnya karena disana ada “manisan”. Bahkan tidak jarang terjadi tumpang tindih kewenangan/peran untuk ikut mencicipi “manisan” tersebut.

“Namun bila tiba ada “pahit-an-nya,” (masalah pelik), misalnya tidak sedikit anak kecil mendahului kita untuk selamanya, yang diduga setelah mengkonsumsi obat sirup tertentu, sampai saat ini belum ada yang “berlomba-lomba” menyampaikan pesan komunikasi keruang publik bahwa pihaknya yang paling bertanggungjawab. Padahal, jelas negara menyediakan Kementerian dan badan yang salah satu fungsinya melakukan pengawasan,” ujar Emrus.

Dikatan Emrus, Pemimpin original, sejati dan bernas harus selalu berpihak kepada publik dan tidak boleh berlindung dibalik aturan normatif, harus berani membuat terobosan asal untuk keselamatan kemanusiaan.

Karena itu, kata Emrus, jika ada aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pejabat lain sekalipun itu atasanya, yang kemungkinan kelak bisa berdampak serius atau menimbulkan tragedi kemanusiaan sebagai konsekuensi implementasi aturan tersebut, harusnya orang yang bersangkutan wajib baginya secara moral dan etis berjuang agar aturan tersebut dicabut, paling tidak direvisi bagian tertentu. Jika tidak berhasil, sangat tepat orang yang bersangkutan menyatakan mundur dari jabatannya lebih awal sebelum terjadi peristiwa kemanusiaan yang memilukan.

“Sebab, jabatan itu amanah, bukan seolah dipertahankan dengan berlindung dibalik aturan normatif, termasuk yang dikeluarkan oleh pejabat lain sekalipun itu atasannya. Jika tidak mundur ditengah tragedi kemanusiaan, pejabat tersebut layak disebut manusia normatif yang berperan mekanistis, persis pola kerja robot. Kepadanya sulit diminta tanggung jawab atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Sebab, pemimpin “robot” selalu bekerja berdasarkan stimulus-respon yang jauh dari nilai humanis,” pungkas Emrus. (Baho)