PT RJP Dinilai Kebal Hukum, Izin Ditolak? Kegiatan Harus Berhenti

PARAMETER TODAYS. com, Indragiri Hulu– Ketua Lembaga Riau Social Work (RSW) Indragiri Hulu, Riau, Justin Panjaitan SH, mendesak pemerintah dan terkait lainnya agar meberhentikan aktifitas setiap perusahaan perkebunan sawit yang belum melengkapi adiministrasi perizinan, apalagi pembangunan kebun berada di areal kawasan hutan terlarang.

“Perlu adanya tindakan tegas dari penegak hukum maupun pengawasan dari pemerintah daerah Inhu terhadap praktek pidana kehutanan maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di daerah ini, dan dapat dihentikan aktifitas kegiatannya”, tegas Justin,” Rabu 21/9.

Dikatakan, tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Untuk itu kepada penegak hukum yakni Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK-RI) maupun Gakum untuk memeriksa yang sekarang ini lagi trending mengatasnamakan koperasi rakyat, kelompok tani (KT) dan organisasi sebagai “kedok” untuk menguasai dengan mengeksploitasi hutan negara yang masih berstatus kawasan dan hutan lindung untuk kepentingan kaum kavitalis belaka.

“Sangat dilematis PT Mulia Agro Lestari (RPM) yang kini berubah nama jadi PT Runggu Prima Jaya (RPJ), permohonan izin ditolak saat dijabat oleh Bupati Inhu Yopi Arianto di tahun 2011 silam, tapi perusahaan itu terus beraktifitas sampai sekarang.

Diketahui penolakan itu disebabkan lokasi perkebunan tersebut berada di kawasan hutan lindung berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan TGHK”, urai Justin.

Menyikapi kejanggalan hukum yang berdampak pada kerugian negara dan daerah tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Inhu, Endang Mulyana, M.Si memverifikasi ada 30 perusahaan di Inhu yang belum lengkap adiministrasi perizinan dan masih tahap pengurusan di KLHK RI, karena status lahannya masih belum ada pelepasan sampai sekarang.

“Karenanya ada kesempatan ruang proses pengurusan verifikasi legalitas perusahaan dengan masa waktu 3 tahun pasca diundangkan dan berlaku UU Nomor 11/Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja Jo Psl 3 Ayt (1) PP Nomor 24/Tahun 2021 tentang tata cara sanksi adminstrasi dan penerimaan negara yang bukan pajak yang berasal dari denda administrasi di bidang kehutanan”, katanya.

Terkait perambahan kawasan hutan lindung Bukit Batabuh yang bersamaan pada titik lokasi PT RPJ seluas 3000 hektare di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Inhu. Informasi yang dirangkum Parameter TODAYS.com ada seluas 800 hektare dikelola sendiri yang membawa nama organisasi Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit (Aspekindo) yang ketuanya di Jakarta, Gulat Medali Emas Manurung dan di Inhu, Emi Rosadi.

Pembangunan kebun sawit 800 hektare tersebut dikabarkan hanya membawa bendera koperasi petani, tanpa izin alias “bodong” dan dalam status kawasan hutan lindung Bukit Batabuh di Indragiri Hulu, Riau.

Ketika dugaan tindakan kesewenangan dan melawan hukum tersebut dikonfirmasi via salurar Ketua DPP Aspekindo, Gulat Medali Emas Manurung, Selasa 21/9 ia hanya bergeming. Di chat konfirmasi lewat whats-up ketua umum Aspekindo itu memilih bisu seribu bahasa meski chat berhasil dengan tanda centang dua. (Tamb)