Wacana Kenaikan BBM, Wakil Ketua Kadin Bidhum: Pemerintah Jangan Mengorbankan Rakyat

PARAMETER TODAYS.com, Jakarta – Adanya wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya aktivis Penegak Hukum Ketua LBH Aura Keadilan, juga pernah menjadi Pejabat Esselon 2 pada Pemerintahan Daerah dan kini menjabat Wakil Ketua Kadin Bidang Hukum (Bidhum) dan Advokasi, Ferry L Gaol, SH. MH.

Disela- sela kesibukan beliau menangani perkara di Pengadilan kepada Tim Reporter Media Parameter Todays.com Ferry menyampaikan, dalam kondisi resesi yang melanda dunia dan Indonesia, harusnya Pemerintah dapat melakukan kebijakan ekonomi yang tidak mengorbankan rakyat kecil apalagi menaikkan BBM.

“Saran kepada Bapak Presiden RI Jokowidodo beliau sangat dicintai Rakyat karena kepedulian beliau kepada rakyat untuk menunda kenaikan BBM, karena kenaikan BBM kali ini berdampak sangat menyengsarakan rakyat. Coba kita bayangkan hampir 3 tahun pergerakan ekonomi dunia terdampak Pandemi Covid -19 dan selama itu pula Perusahaan- perusahaan swasta harus mengikuti kebijakan Pemerintah yang sangat merugikan pihak pengusaha, tetapi apa yang mau dibantah memang pandemi dialami negara seluruh dunia. Berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk menangani Pandemi Covid -19 dan tidak lagi mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan kepanikan negara menghadapi Pandemi Civid – 19 semua kementerian tidak lagi berpikir keterpurukan pertumbuhan ekonomi, semua program hanya berdalih penanganan Covid -19. Sebenarnya pandemi virus Covid-19 ada musimnya perubahan Pandemi menjadi endemi adalah bersifat alami tanpa ada program tindakan khusus yang menjamin musim Pandemi berakhir oleh suatu tindakan pemerintah,” terang Ferry.

“Selama pandemi pemerintah hanya bisa mengatakan semua yang mati diinfokan karena akibat covid. Keadaan kepanikan pemerintah inilah yang mengakibatkan semua keadaan jadi berubah,” tambahnya.

Lanjut Wakil Ketua Kadin Bidang Hukum ini, dalam kondisi ekonomi dunia seperti ini krisis dimana – mana. Disinilah para pembantu Presiden itu berpikir keras mencari sumber pembiayaan negara dan berpikir digali dari sektor mana, janganlah keadaan ekonomi tidak stabil seperti sekarang pikiran pemerintah tahunya menaikkan BBM, Tarif listrik, Jalan Tol.

“Kalau kebijakan seperti ini tidak perlu ini pake berpikir keras, itu BBM dan listrik sumbernya dari alam karunia Tuhan, galilah dari sumber lain. Sepertinya berganti Penguasa kedua sumber ini selalu menjadi sasaran kepanikan Pemerintah, bila ekonomi tidak stabil lalu berpikir naikkan BBM, naikkan tarif listrik, kebijakan ini mengorbankan rakyat kecil, kapan negeri ini membahagiakan rakyatnya, kapan negeri ini membuat tenang rakyatnya dan kapan adil dan Makmur itu terwujud,” unbkapnya.

Wakil Ketua Kadin ini menyarankan kepada pemerintah buat kebijakan IRNA (Irit Nasional) dengan program memangkas anggaran lembaga – lembaga negara antara lain,

1. Buat Jam Kerja jam 09.00 sampai pukul
14.00 Wib habis itu semua listrik dimatiin.

2. Merger Kementerian yang dianggap untuk kondisi saat ini belum penting beroperasi atau masih bisa cukup dibuatkan setingkat direktorat atau tingkat
direktur.Sehingga biaya operasional lembaga itu dapat dipakai untuk kepentingan pembiayaan program yang lebih penting, sehingga tidak perlu mengambil biaya dengan menaikkan BBM atau tarif listrik.

3. Hentikan semua Subsidi untuk BBM kecuali solar karena para nelayan , dan
diawasi gerakan para mafia BBM.

4. Bentuk tim Khusus dan terpercaya untuk menurunkan Inflasi dan tugasnya mencari tahu seri rupiah yang diedarkan oleh BI itu dimana berada, kayaknya sirkulasi seri rupiah yang dikeluarkan BI diduga dan patut diduga ada yang nyimpan dibunker-bunker.

“Pemerintah harus memahami kejahatan-kejahatan yang muncul dengan memanfaatkan era digital baik dibidang ekonomi, Perbankan, Perizinan pemanfaatan sumber daya alam. Berapa banyak mafia yang meraup hasil tambang dan menjualnya ke luar negeri, dimana hasil tambang maupun hasil SDA ada yang belum termasuk sumber pendapatan Negara tetapi sudah menjadi sumber pendapatan perorangan atau mafia.
Masih banyak sumber lain yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai negeri yang kaya ini, janganlah kerja menaikkan BBM, Tarif listrik, itu kebutuhan sampai rakyat kecil.
Buatlah target kepada para Menteri untuk menghasilkan Pendapatan Negara menteri harus paham sumber Pendapatan Negara dan paham Pembiayaan Negara.
Para Menteri, Komut harus merubah mindsetnya jangan style kerjanya Pengawas tetapi rubahlah mindsetnya menjadi Penghasil, produser berhentilah pencitraan dan diingatkan untuk urusan pengawas ada KPK, Jaksa, Polri dan Irjen. Itulah Saran Saran dari saya semoga Presiden dapat mempertimbangkan kebijakannya,” tandas Wakil Ketua Kadin Bidang Kota Bekasi ini. (Baho)