Warga Desa Pegagan Julu VII Datangi Kantor Camat, Kecewa dengan Jawaban Camat Sumbul Masalah Pilkades

PARAMETERTODAYS, Dairi – Puluhan warga Desa Pegagan Julu VII, kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi Sumatera Utara, yang mendatangi Kantor Camat Sumbul kecewa dan tidak puas dengan penjelasan Camat dan Sekcam Sumbul, terkait masalah persyaratan calon kepala desa pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021.

Kekecewaan itu disampaikan, Leo Pasaribu mewakili warga kepada wartwan usai pertemuan di Kantor Camat Sumbul, Rabu (3/11/2021) sore. Disebutkannya, sesuai peraturan Bupati (Perbup) nomor 47 Tahun 2020 pasal 13 ayat 1, kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebelum melakukan pendaftaran.

Namun, sampai selesai masa pendaftaran tidak ada bukti penyerahan LKPJ Kepala Desa Pegagan Julu VII, Juara Purba kepada P2KD dari BPD. Sesuai dengan klarifikasi berkas calon kepala desa tertanggal 30 Oktober 2021 di kantor kepala desa. Juara Purba memberikan LKPJ langsung kepada P2KD, bukan bukti dari BPD.

“Seharusnya kepala desa menyerahkan LKPJ ke BPD terlebih dahulu, selanjutnya BPD mengeluarkan bukti penyerahan LKPJ. Bukan kepala desa yang menyerahkan langsung LKPJ ke P2KD untuk syarat pendaftaran calon kepala desa,” kata Leo.

Disebutkannya, dalam penjelasan Camat saat itu, bahwa tanpa adanya bukti LKPJ dari BPD, tidak masalah dan dianggap sah dan bisa mencalonkan kembali menjadi kepala desa. “Saya bertanggung jawab, karena sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemdes dan Sekda Dairi. Untuk memutuskan sah jadi calon itu hak P2KD bukan BPD dan Camat,” sebut Leo menirukan ucapan Camat Sumbul, Rimson Simamora.

Begitu juga penjelasan Sekcam Sumbul, Basaria Lingga yang ikut mendampingi Camat menemui warga. Menurut Sekcam,, kalau bukti LKPJ yang diminta sebagai syarat pencalonan kepala desa. Sesuai rapat pada 28 Oktober 2021, kata Sekcam tidak ada bukti LKPJ yang diberikan oleh BPD, maka dimohonkan untuk dibuatkan oleh BPD, dan bila BPD tidak mau membuatkan juga dianggap sah pencalonannya..

“Yang penting kata Sekda LKPJ nya sudah diserahkan ke BPD, mau dilemparkan saja pun LKPJ itu ke BPD juga dianggap sah,” ucap Leo yang juga menirukan omongan Basaria Lingga.

Sementara Ketua BPD Desa Pegagan Julu VII, Lamris Naibaho juga merasa kecewa, karena tanpa adanya bukti LKPJ dari BPD, kepala desa dianggap sah bila ingin kembali mencalonkan kembali.

“Kalau begini ceritanya, dihapus sajalah Perbup, Perda dan Permendagri tentang BPD. Selama ini peraturan itu yang kami jalankan,” ungkapnya kesal.
(Gandali/Lamhot Purba)